Beranda ---- Yusafni Terdakwa SPJ Fiktif Dituntut 10 Tahun Penjara serta Denda Rp1 M...

Yusafni Terdakwa SPJ Fiktif Dituntut 10 Tahun Penjara serta Denda Rp1 M Oleh JPU

39
0
BERBAGI

Padang (PN)—Sidang kasus dugaan korupsi yang populer dengan sebutan kasus ‘SPJ Fiktif’ di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar (kini Dinas PUPR) yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (14/5).

Perkara itu menyeret Yusafni selaku mantan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi terdakwa dugaan korupsi dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dengan modus diduga menggunakan SPJ fiktif.

Dalam sidang kemarin, Yusafni dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhsanan dan tim dengan hukuman 10 tahun penjara. Selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara.

“Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi,” kata JPU Muhsanan saat membacakan amar tuntutannya.

Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp62.506.191.351 subsider 5 tahun penjara.

“Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan terdakwa bersikap koperatif,” pungkas JPU.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Teguh cs akan melakukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis.

Menanggapi hal itu, Hakim Ketua Sidang, Irwan Munir, didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera, memberikan waktu satu minggu kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menyiapkan pembelaan. Selanjutnya, sidang itupun ditutup.

Sebelumnya dalam surat dakwaan JPU disebutkan kejadian itu berlangsung dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016. Saat itu, terdakwa Yusafni yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan mantan Kepala Dinas Prasjal Tarkim, Suprapto, melakukan kegiatan pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

Pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan insfrastuktur strategis yang dananya bersumber dari APBD Sumbar.

Mulai dari tahun 2012 hingga 2016 terdapat proyek pembangunan jalan dengan pagu anggaran berbeda-beda. Waktu itu terdakwa Yusafni ditunjuk sebagai KPA dan PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan Padang-Payakumbuh-Batas Riau dan pembangunan jalan Bypass Padang.

Dalam ganti rugi pengadaan tanah itu, terdakwa Yusafni menyiapkan SPJ dan kelengkapan lainnya yang seolah-olah ganti rugi telah dibayarkan sebagaimana mestinya. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp62.506.191.351,25 sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keunagan Provinsi Sumbar. Dalam proyek tersebut, terdakwa Yusafni disinyalir juga melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar dan membeli tanah di Kabupaten Tegal dan mobil. (Red/KP/eko)

LEAVE A REPLY