Beranda ---- Pekerjaan Pembangunan Rusunawa Dharmasraya Lelet dan Rawan K3, SNVT Sumbar hanya Terima...

Pekerjaan Pembangunan Rusunawa Dharmasraya Lelet dan Rawan K3, SNVT Sumbar hanya Terima Laporan Jarang Ke Lapangan

30
0
BERBAGI

PADANG (PN)—Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Sumater

Provinsi Sumatera Barat (Paket II) Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terjadi keterlambatan. Yangmana pencapaian progres kerja meleset alias tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Bahkan, Satuan Kerja (Satker) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah melayangkan surat peringatan pertama kepada kontraktor pelaksana yakni PT. Robinson Maju Bersama (RMB).

Bukan itu saja, Selain lambat dalam pekerjaan, ternyata perusahaan dari Jakarta ini juga tidak peduli terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).Buktinya, saat media ini meninjau ke lokasi pekerjaan didapatkan para pekerja yang tidak menggunakan Alat pelindung keselamatan kerja (APK) jelas-jelas dibunyikan dalam dokumen kontrak.

Anehnya, pelanggaran itu sepertinya dibiarkan tanpa ada tindakan nyata, baik itu dari konsultan pengawas ataupun SNVT Sumbar sendiri.

Terjadinya keterlambatan dan pelanggaran K3 ini disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dari Satker SNVT Sumbar. Satker SNVT Sumbar hanya menerima laporan namun jarang meninjau ke lokasi pekerjaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Satuan Kerja (Satker) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, PPK Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Sumatera Barat (Paket II) Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Nandaka didampingi staf-nya Bermen saat dikonfirmasi, Jumat (27/10) diruang kerjanya mengatakan,

“Pada minggu kemarin sekitar minggu ke-32 atau minggu ke-33 progres pekerjaan

Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Sumatera Barat sudah 63 persen”, jawabnya tidak pasti.

Sedangkan untuk minggu ini laporan belum diterima. Jadi berapa progres pastinya kita belum tau, toh mana tau mereka hanya duduk-duduk saja sehingga progres tidak bertambah, ucapnya enteng.

Dijelaskannya, Satker SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sumbar sudah melayangkan surat peringatan pertama kepada PT.Robinson Maju Bersama apabila masih juga terlambat akan menyusul surat peringat kedua dan ke tiga

Tapi saat ditanya, apakah Satker SNVT Sumbar optimis pekerjaan akan dapat terselesaikan oleh PT. RMB, Nandaka menjawab “Kita tetap Optimis PT. RMB dapat menyelesaikannya”

Untuk rencana percepatan maka PT. RBM harus menyediakan material, melakukan lembur dan menambah tenaga kerja. Dan hal itu sudah dilakukannya, sarannya.

Ditambahkan Bermen, Kontrak Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Sumatera Barat (Paket II) dengan Nilai Pagu Paket Rp 21.900.000.000 dari APBN TA-2017, dimulai pada 27 Februari 2017 sedangkan waktu pengerjaan selama 300 hari kalender.

Keterlambatan terjadi karena pembebasan lahan yang belum tuntas sehingga

pekerjaan baru dapat dimulai 5 minggu setelah penanndatanganan kontrak kerja, ungkapnya.

Sedangkan mengenai K3 ini, dirinya sudah memperingati baik secara lisan, tulisan bahkan sampai melempar pekerja yang tidak menggunakan safety belt saat bekerja. Tapi setelah beberapa hari hal itu terjadi lagi, ucapnya bingung.

Sambungnya, “Untuk meninjau ke lokasi pekerjaan dilakukan sekali dalam 3 bulan”, ungkap Bermen

ISI DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN

Sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lelang Pemilihan Langsung Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan Nomor : 2/DP-PEM.P1/RUSUN-SB/IX-2017 Tanggal : 1 September 2017 secara jelas mengatakan bahwa :

Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi (Rk3k) Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan, diantaranya :

A.2. kepala proyek/project manager harus mengesahkan Kebijakan K3

A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3.

 

Sumber: laksusnews.com

LEAVE A REPLY