Beranda ---- Dewan Pers Tak Pernah Mengeluarkan Kebijakan Membatasi Kerja Wartawan

Dewan Pers Tak Pernah Mengeluarkan Kebijakan Membatasi Kerja Wartawan

8
0
BERBAGI

JAKARTA (PN)— Ketua Umum IWO Surati Kepala Divisi Humas Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI yang membatasi Kerja Wartawan

Berkaitan dengan oleh beberapa Divisi Humas belakangan ini, yang membatasi kerja wartawan dari perusahaan media yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk tidak boleh meliput di lingkungan instansi pemerintah, ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Jodhi Yudono mengajukan nota protes yang ditujukan kepada Kepala Divisi Humas Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI melalui surat dengan alasan sebagai berikut:

Setelah saya, Jodhi Yudono selaku Ketua Umum IWO melakukan pembicaraan pribadi dengan Ketua Dewan Pers (DP) sdr. Stanley Adi Parsetyo pada Rabu, 8 November 2018 pukul 13.00 wib melalui what’s up, ternyata pihak Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan kebijakan pembatasan atas kerja wartawan di lapangan, termasuk meminta kepada instansi pemerintah untuk melarang wartawan yang perusahaannya belum terverifikasi.Pelarangan yang saudara terbitkan telah melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999 menyangkut menghalang-halangi kerja wartawan untuk mencari informasi di instansi negara sebagai representasi dari instansi yang dibiayai publik (masyarakat).Upaya verifikasi media dan wartawan IWO saat ini sedang dalam proses verifikasi yang membutuhkan waktu panjang mengingat keterbatasan tenaga/petugas Dewan Pers yang melakukan verifikasi.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kesediaan saudara untuk dapat bekerjasama dengan tidak membatasi kerja kawan-kawan wartawan di lingkungan kerja saudara.

Demikian isi surat protes ketua umum IWO di Jakarta, 9 November 2017, menyikapi Belakangan ini ada sejumlah instansi dan lembaga pemerintahan memasang pengumuman “Media Yang Tidak Terdaftar di Dewan Pers Dilarang Ikut peliputan”. Sebuah kebijakan diskriminatif, aneh dan tidak masuk akal. (Red)

LEAVE A REPLY