Beranda ---- APBD-P Sumbar TA. 2016 Sebesar Rp4,8 Triliun

APBD-P Sumbar TA. 2016 Sebesar Rp4,8 Triliun

119
0
BERBAGI

PADANG (LN)–Sidang Paripurna Jumat (16/9) jam 10.00 WIB, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumbar rencanakan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2016 sebesar Rp4,8 triliun.

Hal itu dijelaskan pada paripurna pengambil keputusan atas rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD-P 2016 di gedung DPRD.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan  menjelaskan, dengan disetujuinya rancangan KUPA PPAS APBD-P 2016, pembahasan mulai bisa dilakukan. Rencananya anggaran sudah mulai bisa dibelanjakan / dipergunakan pertanggal 1 Oktober mendatang.  “Pembahasan APBD-P mulai kita kebut bersama pemprov. Target kita anggaran sudah bisa dibelanjakan per 1 Oktober,” ucap Hendra.

Yang akan ditemui dalam pembahasan APBD-P adalah karena adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Penundaan  serta pemangkasan DAU dan DAK menjadi kesulitan utama penyusunan APBD-P karena jumlahnya terbilang besar. Nilai DAU yang ditunda adalah Rp228 miliar, sementara DAK Rp15,2 miliar.

Dan ini, dinilai berdampak besar untuk Sumbar. Alasannya, DAU dan DAK masih menjadi sumber pendanaan yang diandalkan pemerintahan provinsi. Terutama untuk membiayai pelaksanaan tugas desentralisasi. Selain itu juga menjadi tumpuan pembiayaan fungsi layanan dasar umum untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

“Disatu sisi Sumbar tak bisa berbuat apa-apa atas kebijakan pemerintah pusat. Namun di sisi lain kita masih butuh banyak dana untuk menjalankan program pembangunan dan program pemerintahan Tahun 2016 ini,” tambah Hendra lagi.

Beberapa cara disepakati DPRD dan Pemprov menanggulangi masalah ini. DAU yang ditunda sebesar Rp228 miliar rencananya ditutupi dengan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), efesiensi anggaran, dan rasionalisasi kegiatan dari program yang tak mendesak dan prioritas.

Efesiensi juga dilakukan dengan memangkas anggaran pendukung yakni perjalanan dinas, honorarium, belanja alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan/perawatan rutin dan kegiatan lain yang dirasakan tak bisa selesai hingga akhir tahun. (*)

LEAVE A REPLY